Era Trump: Perubahan Drastis Perlindungan Hak Sipil Siswa di AS

Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seorang anak berusia 10 tahun yang diseret di lorong sekolah dan dikurung sendirian hingga berdarah? Kisah tragis ini adalah salah satu dari banyak kasus yang menyoroti pentingnya perlindungan hak sipil siswa di sekolah. Di Maryland, sebuah video pilu tentang insiden seperti itu akhirnya mendorong disahkannya undang-undang yang melarang praktik pengasingan (seclusion) terhadap siswa, terutama mereka yang memiliki disabilitas.

Peran Departemen Kehakiman (Justice Department) Amerika Serikat, khususnya Divisi Hak Sipil mereka, sangat krusial dalam kasus-kasus semacam ini. Mereka punya wewenang untuk menyelidiki pelanggaran dan memastikan sekolah mematuhi aturan federal. Sebelum ini, mereka fokus pada isu-isu vital seperti diskriminasi rasial, pelecehan seksual, dan juga praktik pengekangan serta pengasingan siswa. Kehadiran mereka seringkali menjadi dorongan besar bagi para advokat yang berjuang di lapangan.

Namun, di bawah administrasi Trump, ada pergeseran signifikan dalam cara penegakan hak-hak sipil siswa. Banyak staf berpengalaman di Departemen Kehakiman yang mengundurkan diri, dan prioritas kasus pun berubah drastis. Jika sebelumnya fokus pada perlindungan kelompok rentan, kini muncul kasus-kasus terkait anti-semitisme, kebijakan transgender, atau dugaan bias terhadap orang kulit putih di sekolah. Proses investigasi yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun, tiba-tiba dipercepat, seperti yang terjadi pada kasus Universitas California, Los Angeles (UCLA) yang hanya dalam hitungan bulan selesai.

Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Sebagai contoh, investigasi terhadap Douglas County Public Schools di Colorado yang melibatkan dugaan pengasingan dan pelecehan rasial, terlihat melambat dan kekurangan staf. Para orang tua dan advokat merasa cemas bahwa tanpa pengawasan yang memadai dari Departemen Kehakiman, lebih banyak anak-anak yang berisiko mengalami kerugian. Bahkan, beberapa perjanjian penyelesaian kasus sebelumnya yang mengharuskan pemantauan jangka panjang, kini diakhiri lebih awal, mengundang pertanyaan tentang komitmen terhadap perlindungan hak sipil siswa.

Singkatnya, cara pemerintah federal menangani perlindungan hak sipil siswa telah berubah secara fundamental. Dampak dari pergeseran kebijakan pendidikan ini mungkin akan terasa untuk waktu yang lama, bahkan setelah administrasi berganti. Penting bagi kita untuk terus mengamati dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap siswa tetap terlindungi, terlepas dari dinamika politik yang ada.