Biaya Visa H-1B Naik: Ancaman Krisis Guru di California

Dampak Kenaikan Biaya Visa H-1B pada Sektor Pendidikan California

Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan biaya visa kerja H-1B sebesar $100.000 telah mengejutkan berbagai sektor, termasuk industri teknologi dan bisnis lainnya. Namun, sektor pendidikan di California juga merasakan kekhawatiran yang sama. Negara bagian California, berdasarkan analisis data federal oleh National Education Association, merupakan salah satu negara bagian yang paling banyak mempekerjakan guru dengan visa H-1B, setelah Texas dan Carolina Utara.

Dalam tujuh tahun terakhir, permintaan visa ini dari distrik sekolah di California terus meningkat. Hal ini terjadi karena banyak sekolah di sana menghadapi masalah kekurangan guru. Tahun ajaran lalu saja, ada 294 visa H-1B yang diberikan kepada distrik sekolah di California, naik dari 193 pada tahun 2018-2019. Visa ini biasanya berlaku selama tiga tahun dan bisa diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya. Sayangnya, kenaikan biaya sebesar $100.000 untuk visa H-1B ini tentu sangat memberatkan, bahkan bisa dikatakan di luar jangkauan kemampuan sebagian besar distrik sekolah.

Yuri Calderon, Direktur Eksekutif Small School Districts’ Association, menjelaskan bahwa untuk distrik-distrik kecil yang sumber dayanya terbatas, biaya sebesar $100.000 jelas sangat mahal. Ini secara efektif akan menutup salah satu jalur penting untuk mendapatkan guru berkualitas. Sebelumnya, distrik sekolah dan pemberi kerja lainnya hanya membayar sekitar $3.700 untuk biaya aplikasi dan pemrosesan visa. Kenaikan drastis ini mulai berlaku setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan proklamasi pada 21 September yang menambahkan biaya tambahan tersebut.

Bagaimana Kenaikan Biaya Ini Mempengaruhi Distrik Pedesaan?

Kenaikan biaya visa H-1B ini bisa menjadi pukulan telak, terutama bagi distrik sekolah kecil di daerah pedesaan yang sudah lama menghadapi masalah kekurangan guru yang parah. Menurut Calderon, komunitas pedesaan dan terpencil semakin bergantung pada guru internasional yang berkualifikasi penuh untuk mengisi posisi yang sulit ditemukan. Ini terutama terjadi pada mata pelajaran seperti matematika, sains, dan pendidikan khusus di tingkat SMP dan SMA.

Dampak kenaikan biaya ini memang belum terasa langsung pada perpanjangan visa yang sudah ada, namun akan sangat memengaruhi ketika para pemimpin sekolah mulai merekrut guru baru untuk tahun ajaran berikutnya. Ini berarti, tantangan merekrut guru yang sudah ada akan semakin berat dengan adanya kebijakan baru ini.

Alternatif dan Harapan Solusi

Distrik sekolah seperti Vallejo City Unified School District, yang memiliki lebih dari 20 guru H-1B, kini harus berpikir keras. Mereka sebelumnya berencana merekrut 15 guru tambahan dari Filipina, namun hanya berhasil mendapatkan sembilan sebelum biaya baru diberlakukan. Hattie Kogami, Direktur Sumber Daya Manusia di Vallejo City Unified, mengatakan bahwa dengan adanya penurunan jumlah siswa dan pemotongan anggaran sebesar $40 juta, mereka jelas tidak memiliki $100.000 untuk membawa masuk enam guru sisanya atau guru lainnya.

Kondisi ini kemungkinan besar akan memaksa distrik untuk mempekerjakan lebih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi penuh. Padahal, guru dengan visa H-1B yang telah tersertifikasi di negara lain umumnya memiliki gelar sarjana dan telah menyelesaikan program persiapan guru yang ketat. Mereka menjalani evaluasi ketat dari California Commission on Teacher Credentialing sebelum mendapatkan izin mengajar.

Para pemimpin pendidikan berharap pemerintah akan mengecualikan sekolah dari biaya ini. Selain itu, ada juga harapan dari gugatan hukum yang diajukan oleh U.S. Chamber of Commerce dan koalisi serikat pekerja, pengusaha, serta kelompok agama yang menentang biaya baru ini.

Opsi lain adalah visa J-1 atau visa pertukaran pelajar. Namun, visa ini memiliki persyaratan yang lebih ketat dan mungkin tidak cocok untuk semua distrik. Kepala sekolah Santa Rosa French-American Charter School, Evelyn Anderson, menyukai visa J-1 karena tidak menggunakan sistem lotre. Namun, dia juga khawatir kebijakan baru ini akan membuat calon guru internasional ragu datang ke AS karena merasa negara ini kurang ramah.